Advertisement
Lebih lanjut, Sunadra menekankan bahwa pengawasan harus gencar dilakukan, bukan tanpa alasan, Anggota Bawaslu Bali tersebut menuturkan bahwa dalam tahapan Vermin ini, potensi pelanggaran cukup tinggi.
“Dalam tahapan ini bisa saja timbul pelanggaran-pelanggaran, untuk itu, kita perlu merancang strategi khusus dalam melakukan pengawasan dan upaya pencegahan,” tegas Sunadra.
Dalam kesempatan yang sama, Pengampu Divisi Hukum, Humas, Datin Bawaslu Bali, I Ketut Rudia menyatakan ada beberapa hal yang harus disamakan persepsinya, utamanya di bagian sasaran dari pengawasan yang dilakukan.
“Saya menyadari ada beberapa hal yang harus kita samakan, terutama mengenai bagian sasaran. Ada yang mengatakan sasarannya SIPOL, ada yang menyebutkan Parpol, ini harus kita samakan,” ujar Rudia
Menyambung yang disampaikan Rudia, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Bali, I Wayan Widyardana Putra berharap bahwa strategi dan mekanisme pengawasan yang dihasilkan dari pertemuan kali ini, bisa benar - benar memberikan dampak positif dan maksimal dalam upaya pengawasan pada tahapan Vermin.
“Saya berharap kita menemukan metode terbaik dalam mengawasi tahapan, sehingga nanti apapun produk yang keluar dari rakor ini, menjadi bagian dari satu kesatuan untuk kita melakukan fungsi - fungsi pengawasan, tidak ada lagi perbedaan persepsi,” pungkas Widy dihadapan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali yang menjadi peserta Rapat.
Selain Sunadra, Rudia, dan Widy, hadir juga dalam kesempatan tersebut Ketua Bawaslu Bali, Ketut Ariyani beserta Anggota lainnya, I Wayan Wirka, yang didampingi Kepala Sekretariat Bawaslu Bali, Ida Bagus Putu Adinatha beserta jajaran.(Red)
