Advertisement
Dalam kesempatan tersebut Ketua PD KMHDI Bali, Putu Esa Purwita menyampaikan kewajibannya untuk melaksanakan instruksi Pimpinan Pusat (PP) KMHDI untuk melakukan audiensi ke Bawaslu Bali agar poin – poin kajian KMHDI dapat tersampaikan.
“ KMHDI sudah membuatkan kajian tentang tugas – tugas kita bersama yang perlu diperhatikan kedepan, agar penyelanggaraan demokrasi kita, pemilu 2024 dapat terlaksana sesuai cita – cita demokrasi Indonesia yang ideal, kajian ini akan kita teruskan ke Baswaslu Bali, dan kami meminta arahan untuk kedepan sebagai Pengawas Pemilu “ ucap Esa Purwita.
Esa juga menambahkan bahwa PD KMHDI Bali membawahi 6 Pimpinan Cabang (PC) KMHDI yang berdiri di Kabupaten/Kota dan setiap PC KMHDI di Bali telah melakukan audiensi ke Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing – masing.
“ Kita (PD KMHDI Bali) membawahi enam cabang, ada Denpasar, Badung, Buleleng, Tabanan, Bangli dan Karangasem beberapa telah melakukan koordinasi dengan Bawaslu setempat untuk menyampaikan kajian yang sama “ Tambahnya.
Anggota Bawaslu Bali, I Wayan Widyardana Putra menerangkan terkait pembagian tugas antara pengawas pemilu dan pemantau pemilu. Ia menjelaskan bahwa pengawas pemilu pada dasarnya melakukan pengawasan sesuai tahapan dan pelaksanaan seperti KPU dan lainnya yang berhubungan dengan tahapan pemilu, sedangkan pemantau pemilu dapat melakukan kritisi terhadap penyelenggaraan yang dilakukan agar sesuai dengan regulasi.
“ kita hari ini mengarah secara managerial kearah yang lebih baik, harapannya semakin banyak orang yang terlibat dalam mengawasi proses demokrasi ini maka semakin baik lagi proses perose erektoral berdemokrasi (Pemilu) lebih baik kedepannya “ harapnya.
Anggota Bawaslu Bali yang lain, I Ketut Rudia menambahkan bahwa Pemantau Pemilu merupakan pengawasan partisipatif yang terorganisir, dan harapan kedepannya adalah bagaimana yang terlibat bersama kami di berbgaai forum untuk ikut serta dalam pengawasan pemilu disetiap tahapan dengan banyak melakukan diskusi-diskusi.
“ sebagai pemantau pemilu tidak boleh melakukan keberpihakan, dan temen -temen yang sudah mendapat akreditasi dari pusat ini kami harapkan banyak - banyak melakukan diskusi dengan kami sesuai tingkatan agar kedepan KMHDI Bali memberikan kontribusi yang nyata dalam pelaksanaan Pemilu, termasuk proses-proses pengawasannya “ tambahnya.
Audiensi ditutup dengan penyerahan kajian KMHDI yang diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Ariyani dan foto bersama(Red)
