.png "Zainuddin Yasin")
Advertisement
JAKARTA, KABAR NETIZENS.com
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto secara resmi membuka Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) yang mengusung tema "Peran Strategis Media Massa Nasional Dalam Rangka Mendukung Pemberitaan yang Positif pada Pilkada Serentak Tahun 2024, pada Rabu (4/9). Acara yang dilaksanakan secara daring ini bertujuan untuk memperkuat peran media massa dalam memastikan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 berlangsung kondusif, aman, dan lancar.
Dalam sambutannya, Hadi Tjahjanto menekankan pentingnya peran media dalam menciptakan suasana yang kondusif menjelang dan selama Pilkada. Pihaknya menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk media, untuk bersama-sama mengawal Pilkada serentak dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi.
"Mari kita bersama-sama mendukung Pilkada serentak tahun 2024 agar berlangsung dengan jujur, adil, dan transparan. Peran media massa sangat strategis dalam menjaga suasana yang kondusif, sehingga proses demokrasi dapat berjalan dengan baik," ujar Hadi.
Pada kesempatan yang sama, Perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Prabunindya Revta Revolusi, menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah dan media massa sangat penting. Menurutnya, media merupakan pilar demokrasi yang memiliki peran krusial dalam membentuk opini publik, terutama di era media baru di mana informasi terserap dengan cara yang berbeda. "Media adalah pilar demokrasi. Perubahan lanskap informasi dengan adanya media baru membuat publik menyerap informasi dengan cara yang berbeda," tambahnya.
Sementara itu, Suhajar Diantoro dari Kementerian Dalam Negeri turut menyoroti potensi bahaya kecerdasan buatan/ Artificial intelligence (AI) dalam konteks Pilkada. Diantoro juga mengingatkan bahwa hasil teknologi seperti video dan audio yang dihasilkan oleh AI bisa menimbulkan ketidaknyamanan karena sangat mirip dengan aslinya, sehingga sulit dibedakan. "Pilkada serentak 2024 akan melibatkan pemilihan 37 gubernur, 415 bupati, dan 93 wali kota. Dengan perkembangan teknologi saat ini, kita harus waspada terhadap potensi penyalahgunaan AI yang bisa mempengaruhi opini publik," tegasnya.
Di sisi lain, Totok Suryanto dari Dewan Pers menekankan pentingnya media massa untuk tetap berpegang teguh pada kode etik jurnalistik. "media perlu memastikan pemberitaan yang kompeten, konsisten, dan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjaga kepercayaan publik". ucapnya (tim_netizens)
.png "Zainuddin Yasin")
